Demokrasi


Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani “demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan menjadi “raakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat”. Dengan kata lain demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Dalam system pemerintahan demokrasi kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Sehingga secara singkat demokrasi dapat diartikan mengacu pendapat Abraham Lincoln yakni:  suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (the government from the people, by the people and for the people).
Walaupun sebenarnya ditinjau dari pemahaman agama bahwa kekuasaan rakyat di bumi adalah kekuasaan rakyat, Karena memang pada saat umat manusia diturunkan kebumi sekaligus diserahkan pengaturannya oleh Tuhan kepada manusia atau rakyat yang diciptakannya, sedangkan pengertian dalam bahasa yunani tidak hanya mengadopsi dari agama disesuaikan dengan kehidupan.
Konsep demokrasi berkembang sejak 2000 tahun yang lalu diperkenalkan oleh plato dan aristoteles dengan isyarat agar penuh hati-hati karena demokrasi disamping sangat baik, namun dapat juga menjadi kejam karena mendewakan kebebasan yang akhirnya dapat menimbulkan anarki, Oleh karena itu perlu dicari adalah “mekanismenya” seperti kehendak tuhan tadi bahwa pengaturan di bumi diserahkan pada manusia ataupun rakyatnya.

 Dalam pelaksanaannya demokrasi dapat dibedakan menjadi :
1.      Demokrasi langsung, yakni suatu demokrasi dimana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan public.
2.      Demokarasi tidak langsung, yakni rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya, yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.
Dalam demokrasi tidak langsung ini, para pejabat atau pemegang kekuasaan di dalam membuat dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati serta harus dijunjung tinggi mengingat para pejabat tersebutdipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam demokrasi tidak langsung tersebut tidaklah dibenarkan adanya keputusan pejabat yang dapat merugikan rakyat. Apalagi kebijakan yang bertujuan menindas rakyat demi kepentingan pnguasa.
Berdasrkan pemahaman ini maka beberapa pakar Indonesia memberikan pengertian sebagai berikut :
Sri Soemantri mengatakan :
“Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat ketuhanna yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial” (Soemantri 1967:7)
Pamudji mengatakan :
“Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang maha esa yang berprikemanusian yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (pamudji,1979:11).
Alamudi mengatakan :
“ Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Dalam hal ini, demokrasi masih merupakan upaya pengelembagaan dari kebebesan”.
Oleh karenanya, mengapa sistem demokrasi yang lebih banyak dianut oleh umumnya negara di dunia, alasan hitoris inilah yang dapat dikemukakan untuk menjawabnya.
Demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia. Adanya persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat.
            Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh terdapatnya istilah atau nama demokrasi yang menunjukan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Kita mengenal istilah demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi rusia, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan sebagainya.
Alamudi (1991) mengemukakan beberapa kriteria yang dianggap sebagai soko guru demokrasi, sebagai berikut :
1.      Kedaulatan rakyat.
2.      Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari diperintah.
3.      Kekuasaan mayoritas.
4.      Pengakuan hak-hak minoritas.
5.      Jaminan hak asasi manusia.
6.      Pemilihan yang bebas dan jujur.
7.      Persamaan di depan hukum.
8.      Proses hukum yang wajar.
9.      Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
10.  Pluralisme sosial, ekonomi dan politik.
11.  Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.
Lebih lanjut Almudi menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi warganya bebas mengambil keputusan melalui Kekuasaan mayoritas, namun tidak benar bahwa kekuasaan maoyoritas itu selalu demokratis. Tidak dapat dikatakan adil apabila warga yang berjumlah 51 % diperbolehkan menindas penduduk  41%. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan hak asasi manusia. Kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas. Hak-hak minoritas tidak dihapuskan oleh suara mayoritas. Semua kelompok, golongan atau warga negara hendaknya mendapat perlindungan hukum atau jaminan menurut undang-undang.
Dari beberapa istilah dan aliran yang menamakan demokrasi, Budiarjo (1988) mengkategorikan demokrasi itu menjadi dua yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi komunis
Arti dari Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitui.
Sedangkan demokrasi komunis adalah sebuah ideologi. Penganut faham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifes politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
Kedua ajaran demokrasi tersebut pada dasarnya berasal dari Eropa, namun selanjutnya diadopsi (dianut) oleh negara-negara di luar Eropa. Di Asia sendiri demokrasi konstitusional telah dianut oleh India, Pakistan, Filiphina, Indonesia. Sedangkan demokrasi komunis yakni demokrasi yang mendasarkan diri pada komunis dianut oleh RRC dan Korea Utara.
            Telah disampaikan terdahulu bahwa demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi) oleh karenanya, Budiarjo (1988) mengidentifikasi demokrasi kostitusional sebagai sutau gagasan pemerintah demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Istilah lain adalah contitutional goverment, limited goverment atau restrained goverment.
            Setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah gunakan kekuasaannya, tetapi orang yang mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalah gunakan kekuasaannya. (Lord Acton)
            Sekitar abad ke-19 sering dianggap dan dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi konstitutional, karena pada saat itulah munsulnya para ahli Eropa barat kontinental, sepertinya Immanuel Kant dan F. Jullius Stahl dan A.V.Dicey dari Anglo Saxon yang memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan Rechstaat atau Rule of Law. Menurut Khant dan Stahl 4(empat) unsur Rechtsstaat yakni:
  1. Hak Asasi Manusia.
  2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
  3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
  4. Peradilan adsministrasi dalam perselisihan.
Sedangkan dari kalangan Anglo saxon seperti A.V.Dicey, mengidentifikasi unsur-unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut :
  1. Supremasi aturan hukum (supremacy of  the Law), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power). Dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
  2. Kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the Law) baik untuk pejabat maupun rakyat.
  3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.
Sejalan dengan adanya perubahan konsepsi dan penyelenggaraan dalam demokrasi konseptual dari klasik kepada rule of law yang lebih dinamis, Budiarjo (1988) mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yakni sebagai berikut:
  1. Perlindungan konstitusional.
  2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
  3. Pemilihan umum yang bebas.
  4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
  5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan berposisi.
  6. Pendidikan kewarganegaraan.
Sebagaimana diketahui bahwa adanya masyarakat demokratis merupakan syarat penting dari masyarakat madani (civil society). Ciri masyarakat demokratis yang penting dari masyarakat madani hukum atau rule of law.
            Sanusi (1999) mengidentifikasi 10 pilar demokrasi kontitusional Indonesia yang dikenal pula dengan “the ten pilars of Indonesian constitusional democraci” berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945 sebagai berikut:
  1. Demokrasi berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.
  2. Demokrasi berdasarkan hak asasi manusia.
  3. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.
  4. Demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat.
  5. Demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan rakyat.
  6. Demokrasi berdasarkan otonomi daerah.
  7. Demokrasi berdasarkan supremasi hukum (rule of law).
  8. Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas.
  9. Demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat.
  10. Demokrasi berdasarkan keadilan sosial.
Bahmueller (1996) mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan demokrasi konstitusional di suatu negara, yakni faktor ekonomi, faktor sosial politik, serta faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah.
  1. Faktor Ekonomi.
Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi atau negara kaya akan selau demokratis. Kekayaan bukalah indikator suatu neegara demokratis. Pengalaman sejarah menunjukan bahwa negara yang kuat ekonominya justru negara-negara otoriter dan sebaliknya.
  1. Faktor Sosial Politik.
Faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi suatu negara dan mungkin sering diabaikan adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas bangsa. Namun, perasaan naionalisme dalam konstek ini bukanlah nasionalisme sempit atau berlebihan sebagaimana pernah dialami oleh Nazi Jerman dan Fascis Italia. Semangat kebangsaan dan bernergara dari setiap individu dalam suatu negara untuk menegakkan pemerintahan sendiri dan menjalankan demokrasi. Salah satu kesulitan hidup berdemokrasi adalah ketika terdapatnya masyarakat yang secara etnis terpisah-pisah dalam friksi-friksi golongan.
  1. Faktor Budaya Kewarganegaraan dan Akar Sejarah.
Akar budaya suatu bangsa kewarganegaraan suatu bangsa ternyata dapat memberikan konstribusi yang besar terhadap pembentukan dan pembangunan masayarakat demokratis. Buhmeller (1996) mengungakapkan dari hasil temuan Rober Punam. Dari penelitiannya menyimpilkan bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektifitas paling tinggi dalam upaya pembangunan demokrasi.
a.     Konsep Demokrasi
Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara karena sistem kekuasaan yang berlaku adalah :”Res Publica” dari, oleh dan untuk rakyat.
Konsep demokrasi berkembang sejak 2000 tahun yang lalu diperkenalkan oleh plato dan aristoteles dengan isyarat agar penuh hati-hati karena demokrasi disamping sangat baik, namun dapat juga menjadi kejam karena mendewakan kebebasan yang akhirnya dapat menimbulkan anarki, oleh karena itu perlu dicari adalah “mekanismenya” seperti kehendak tuhan tadi bahwa pengaturan di bumi diserahkan pada manusia ataupun rakyatnya.
Dalam penerapan dinegara kesatuan republik indonesia demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang ada dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut (demos).
Keinginan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidupnya (weltanschaung), falsafah hidupnya (filosofiche Gronslag) dan ideologi bangsa yang bersangkutan.
            Dengan demikian demokrasi atau pemerintahan rakyat di indonesia didasarkan pada :
  1. Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, oloh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.
  2. Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan
  3. Merupakan konsekuaensi dan komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945
Dengan demikian bahwa pemahaman konsep demokrasi pada pra kemerdekaan adalah bermusyawah sebagi mekanisme kehidupan dari keanekaragaman kehendak atau aspirasi komponen bangsa.
Sementar itu perkembangan demokrasi pasca kemerdekanan telah mengalaimi pasang surut(fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini.
b.    Landasan Demokrasi Indonesia
Pembukaan UUD 1945
1. Alinea pertama
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
2. Alinea kedua
Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3. Alinea ketiga
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
4. Alinea keempat
Melindungi segenap bangsa.
Batang Tubuh UUD 1945
1. Pasal 1 ayat 2
Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
2. Pasal 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Pasal 6
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 24 dan Pasal 25
Peradilan yang merdeka.
5. Pasal 27 ayat 1
Persamaan kedudukan di dalam hukum.
6. Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
Lain-lain
1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
2. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
c.      Demokrasi Indonesia
a. Periode 1945-1959
Masa ini disebut demokrasi parlementer, karena kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik.
Perdebatan antar partai politik sering terjadi pula dengan kebijakan pemerintah bahkan sering berakhir dengan ketidaksepakatan.
Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959, untuk kembali pada UUD 1945.
b. Periode 1959-1965
Masa ini disebut demokrasi terpimpin kareana demokrasi dikendalikan presiden yang mengakibatkan komunikasi tersumbat.
c. Periode 1965-1998
Masa ini disebut demokrasi retorika karena baru gagasan untuk mengadakan koreksi total terhadap demokrasi terpimpin dan melaksanakan kehidupan berbangsa da bernegra berdasarkan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen. Namun belum sampai pada tataran praktis, karena dalam kenyataannya sama seperti yang dilakukan sebelumnya terpimpin kembali dengan metode lain bahkan terjadi kembali penyumbatan kominikasi politik.
d. Periode 1998-sekarang
Masa kini yang disebut era reformasi ternyata tidak menemukan konsep mekanisme kehidupan negara yang baru karena metoda yang dilaksanakan mengandung ciri-ciri yang sama dengan periode 1945-1959, antara lain : menguatnya kedudukan DPR berarti mengutanya kedudukan partai politik contoh anggota DPRD dapat menjatuhkan Gubernur, Walikota dan Bupati.
Sebenarnya sisitem demokrasi yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah rumusan “mekanisme hidup berkelompok, bermasyrakat, berbangsa dan bernegara yang dapat menjawab keanekaragaman suku adat-istiadat, bahasa dan agama dan keanekaragaman kehendak” atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawratan perwakilan dan ini hanya akan dapat dilaksanakan apabila rakyat ini :
o   Memiliki kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan rasa nasionalisme yang tinggi.
o   Memiliki kebesaran jiwa dan sportif
o   Konstitusional
o   Terjamin keamanan
o   Bebas dari campur tangan asing
o   Sadar akan adanya perbedaan
d.    Sistem Demokrasi dalam NKRI
Pendiri Negara Indonesia telah memilih demokrasi menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk system politik yang terbaik untuk mencapai efektivitas penyeleggaraan pemerintah Negara.
Benarkah NKRI dan juga demokrasi sudah final? Benarkah negeri dengan pondasi ekonomi neoliberal yang mengakibatkan privatisasi besar-besaran dan pencabutan subsidi untuk rakyat (lihat APBN terbaru 2010) ini dikatakan sudah final? Bagaimana pernyataan finalnya NKRI tersebut bisa keluar dari orang yang mengaku Islam (yang mengklaim pejuang Islam) padahal bisa kita lihat bahwa wewenang syari’ah di negeri ini masih terbatas pada wilayah nikah, talak, waris dan lain-lain; persis seperti wewenang yang diberikan penjajah Belanda (kewenangan Peradilan Agama yang didasarkan pada UU No. 7 tahun 1989 (disahkan 29 Desember 1989), tidak banyak berbeda dengan kewenangan Peradilan Agama (Priesterraad) di masa penjajahan Belanda berdasarkan  Resolusi Gubernur Jenderal No. 12 tertanggal 3 Juni 1823, tentang Pengadilan Agama di Palembang juga dengan pasal 78 Regeerings reglement (RR) 1854 (Stbl. 1855 No. 2)?
e.      Praktik Demokrasi di Indonesia
Praktik kehidupan demkratis sebagaimana banyak terjadi di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sering terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Hal ini terlihat ketika UUD 1945 ditetapkan kembali melalui dekrit presiden 5 juli 1959, dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuan. Akan tetapi pelaksanaanya belum terwujud pada demokrasi terpimpin (1959-1966) karena pemerintah (orde lama) waktu itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada presiden saja, yang akhirnya Indonesia diakhir tahun 1965 berada diambang kehancuran, baik secara politik, ekonomi, social budaya serta pertahanan keamanan.
Hal serupa terjadi pada rezim Soeharto (Orde Baru) yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri presiden, telah membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multi dimensi dan akhirnya orde baru jatuh pada tahun 1998.
Gerakan reformasi mengawali lengsernya Orde Baru pada awal tahun 1998 pada dasarnya merupakan gerakan kesinambungan yang mereflesikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Demokrasi.
Seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat, sering terjadi warga yang seenaknya main hakim sendiri. Pada saat yang sama sekelompok masyarakat mengorganisasi diri untuk memaksakan nilai hukum yang di yakini pada kelompok lain.
Reformasi yang dituntut dan dikehendaki pada oleh massa awam di luar system kekuasaan pemerintahan dewasa ini adalah reformasi yang juga merambah ranah yang lebih mendasar, yakni moral politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi dicita-citakan adalah reformasi yang mampu menggerakkan perubahan yang secara strategis mendekonstruksi format lama dalam rekonstruktifnya yang baru, yang lebih demokratis. Inilah reformasi yang menggerakkan perubahan dari model kehidupan bernegara dan kedaulatan yang cenderung dipusatkan ditangan penguasa tunggal yang bersemayam di pusat, ke model kehidupan bernegara dengan kedaulatan yang lebih diditribusikan secara adil ke tangan rakyat.
Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari
Di Lingkungan Keluarga
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
– Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
– Menghargai pendapat anggota keluarga lainya;
– Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;
– Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.
Di Lingkungan Masyarakat
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
– Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
– Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi;
– Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
– Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;
– Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.
Di Lingkungan Sekolah
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
– Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan;
– Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama;
– Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;
– Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;
– Sikap anti kekerasan.
Di Lingkungan Kehidupan Bernegara
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
– Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;
– Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya;
– Memiliki kejujuran dan integritas;
– Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
– Menghargai hak-hak kaum minoritas;
– Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;
– Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s