Wawasan Nusantara


a.     PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara ini dijiwai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
b.    LATAR BELAKANG WAWASAN NUSANTARA
Dalam menentukan,membina, dan mengembangkan Wawasan Nasionalnya, bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang  berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai pemikiran dasar pengembangan Wawasan Nasional Indonesia di tinjau dari:
1.      Falsafah Pancasila
Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan Wawasan Nasional, antara lain memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, sebagai wujud nyata penerapan HAM. Mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih di utamakan, tanpa mematikan kepentingan golongan. Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diusahakan melalui musyawarah. Kemakmuran yang hendak dicapai oleh masing-masing warganya tidak merugikan orang lain. Sikap tersebut mewarnai Wawasan Nasional yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia.
2.      Aspek Kewilayahan Nusantara
Kondisi objektif geografi Indonesia terdiri atas ribuan pulau, memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan karena mengandung beraneka ragam kekeyaan alam(baik di dalam maupun diluar permukaan bumi) dan jumlah penduduk yang besar. Dengan demikian secara konseptual kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan sekaligus kelemahan/kerawanan. Kondisi ini perlu di perhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia.
3.      Aspek Sosial Budaya
Menurut ahli antropologi, tidak mungkin ada masyarakat kalau tidak ada kebudayaan, dan sebaliknya. Kebudayaan hanya mungki ada di dalam masyarakat. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahas , agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan masyarakat mengandung potensi konflik yang besar, terlebih lagi kesadaran nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas.
4.      Aspek Historis
Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang dari latar belakang sejarahnya. Dengan semangat kebangsaan yang menghasilkan Proklamasi 17 Agustus 1945 di mana Indonesia mulai merdeka, maka semangat ini harus tetep di pertahankan dengan semangat persatuan dan esensianya adalah mempertahankan persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Wilayah knegara kesatuan repoblik Indonesia merupakan Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa  dan Negara Indonesia.
c.      KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN WAWASAN NUSANTARA
1.      Kedudukan Wawasan Nusantara
·         Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Bangsa Indonesia merupakan ajaran yamg diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak menjadi menyesatkan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan nusantra menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
·         Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut:
1)      Pacasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar Negara; berkedudukan sebagai landasan idiil.
2)      Undangan-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi Negara; berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3)      Wawasan Nusantara sebagai visi nasional ; berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
4)      Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
5)      GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional.
2.      Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pendoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.      Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsan ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetep dihormati, diakui dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional kepentingan masyarakat banyak. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusanta.
d.    BENTUK WAWASAN NUSANTARA
Bentuk Wawasan Nusantara meliputi:
1.      Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi Ketahanan Nasional.
Bentuk ini mempunyai arti bahwa konsepsi Wawasan Nusantara dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.
Hal ini disadari bahwa ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditegaskan dalam Wawasan Nusantara. Untuk itu, ketahanan nasional perlu dibina, dipelihara, dan ditingkatkan dengan berpedoman pada Wawasan Nusantara.
2.      Wawasan Nusantara sebagai wawasan Pembangunan Nasional Menurut UUD 1945.
Konsep ini mewajibkan MPR membuat GBHN (sekarang RJPM-ed). GBHN dan RJPM merupakan wawasan pembangunan nasional adalah wujud dari Wawasan Nusantara yang bersumber pada pancasila dan berdasarkan pada UUD 1945. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup:
·         Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
·         Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
·         Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.
·         Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.
3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan Negara. Artinya bahwa Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekeuatan Negara. Sedangkan kesatuan Hankamneg mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah, di mana pun, pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara.
4.   Wawasan Nusantara sebagai Wawasan kewilayahan.
      Sebagai faktor eksistensi suatu Negara, wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan Negara tetangga. Mengenai batas Negara, UUD 1945 tidak menjelaskan secara jelas tentang batas Negara, melainkan hanya menyebut “seluruh tumpah darah Indonesia” (Pembukaan UUD 45) dan pasal 18 UUD 1945 menyebutkan “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil”.
e.      WADAH WAWASAN NUSANTARA
Wadah meliputi tiga unsure:
1.      Batas Ruang Lingkup
Bidang ini telah dibahas dalam asas kepulauan (archipelego), di mana Wawanan Nusanatara mempunyai bentuk wujud sebagai:
a.       Nusantara
Dalam bentuk wujud nusantara, maka batas-batas Negara ditentukan oleh lautan yang didalamnya pulau-pulau serta gugusan kepulauan yang saling berhubungan, tidak dipisahkan oleh air, baik yang berupa laut maupun selat.
b.      Menunggal dan utuh menyeluruh
Seperti telah diuraikan, tampak jelas sifat dan cirri pokok, yaitu sebagai kesatuan dan persatuan (menunggal) seperrti:
§  Wilayah Indonesia atas beribu-ribu pulau besar maupun kecil ddan dipisahkan serta di hubungkan oleh lautan, pulau, dan selat, harus dijaga dan diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Selain kebulatan wilayah, harus juga merupakan kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, matra, seluruh bangsa, serta menjadi modal milik bersama bangsa.
§  Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbicara dalam berbagai macam bahasa daerah, dan meyakini berbagai macam agama seperti kepercayaan. Oleh karena itu, harus di usahakan terwujudnya satu kesatuan bangsa yang bulat.
2.      Tata Susunan Pokok/Inti Organisasi
Sumber inti organisasi ialah undang-undang dasar (UUD) 1945, yang menyangkut:
a.       Bentuk dan kedaulatan Bab 1 Pasal (1):
1)   Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang terbentuk repoblik.
2)      Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.
b.      Kekuasaan pemerintah Negara, Bab III Pasal (4) dan (5), presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.
c.       Sistem pemerintahan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah:
1)      Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
2)      Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi da tidak berdasarkan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).
3.      Tata Susunan Pelengkap/Kelengkapan Organisasi
Tata kelengkapan organisasi, antara lain:
a.       Aparatur Negara
Aparatur Negara harus mamou mendorong, menggerakkan, serta mengarahkan usaha-usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan, untuk kepentingan rakyat banyak.
b.      Kesadaran Politik Masyarakat dan Kesadaran Bernegara
Kunci lain dalam pemantapan stabilitas politik juga terletak pada kesadaran politik seluruh masyarakat, setiap orang, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi/fungsional, juga seluruh tubuh pemerintahan.
c.       Pers
Pers yang sehat dalam arti pers yang bebas bertanggung jawab, jujur, dan efektif dengan tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan-penjelasan yang jujur, dedikatif, dan bertanggung jawab.
f.      TATA LAKU WAWASAN NUSANTARA
Tata laku Wawasan Nusantara dirinci dalam dua unsur, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama/kepercayaan termasuk tuntutan budi pekerti, seperti pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan hidupnya.
Wawasan Nusantaran dalam wujud dan wadahnya, merupakan kesatuan:
1.      Isi republik Indonesia berupa falsafah Pancasila dan UUD 1945.
2.      Wadah Republik Indonesia berupa nusantara, yang manakala diisi atau diberi “isi” menampakkan wujud dan wadahnya sebagai Wawasan Nusantara.
3.      Tata laku Republik Indonesia berupa UUD 1945 yang bila dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan Wawasan Nusantara, akan menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia.
g.     IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Implementasi Wawasan Nusantara dimaksudkan menerapkan atau melaksanakan Wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari secara nasional yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan nasional. Dalam mengimplementasikan Wawasan Nusantara, maka pemikiran, sikap, dan tindak tanduk warga Negara Indonesia harus bercermin pada Wawasan Nusantara dengan mengutamakan kepentingan bangsa dib atas kepentingan pribadi atau golongan.
1.      Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Politik
Penerapan Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dapat diartikan bahwa seluruh kehidupan, ketatanegaraan, baik menyangkut dasar dan sistem pemerintahan Indonesia, harus mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah Indonesia. Untuk mengimplementasikan Wawasan Nusantara beberapa hal berikut harus di perhatikan:
a.       Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, UU Pemilihan Presiden, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD I, dan DPRD II, serta pelaksanaannya harus sesuai hukum dan mementingkan kepentingan persatuan bangsa. Pemilihan Presiden, anggota DPR, dan kepala daerah di samping menjalankan prinsip demokratis dan mungkin menyebabkan kekecewaan dan kekurangadilan dalam praktik, tidak diperbolehkan sampai menghancurkan persatuan dan kesatua bangsa. Demokrasi politik harus diiringi dengan prinsip kedewasaan, yaitu siap menang, siap kalah, dan melakukan kompromi.
b.      Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus berdasarkan hokum yang berlaku. Implementasi dari adanya satu hokum, bahwa seluruh Indonesia harus mempunyai dasar hokum yang sama bagi setiap warga Negara, dan tidak ada prinsip pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten, semua keputusan dalam bentuk peraturan daerah (perda) tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di tingkat nasional, namun dapat mengakomodasi kepentingan daerah atau hukum adat yang ada.
c.       Mengembangkan hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk meempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Dengan mengembangkan hak asasi dan pluralisme akan menumbuhkan rasa toleransi, sikap menghargai terhadap perbedaan sehingga kesatuan bangsa lebih mudah dipelihara.
d.      Memperkuat komitmen politik terhadap artai politik da lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, dan pertahanan untuk menjaga kesatuan bangsa yang terdiri atas pulau-pulau.
e.       Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik untuk mempertahankan posisi da kedaulatan wilayah Indonesia dan upaya pencaplokan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
2.      Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Ekonomi
Implementasi dalam kehidupan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi dan harus memerhatikan asas manfaat, keadilan, efisiensi, sesuai kebutuhan, dan menjaga kelestarian alam sehingga umur ekonomi dapat di perpanjang untuk generasi mendatang, sehingga eksistensi Negara Indonesia pada saat ini dan masa mendatang akan terjamin. Untuk mengimplementasikan Wawasan Nusantara beberapa hal berikut harus diperhatikan:
a.       Wilayah Nusantara merupakan potensi ekonomi yang tinggi. Beberapa potensi tersebut adalah:
(1) posisi di khatulistiwa memungkinkan matahari muncul setiap hari dan dengan tanah yang subur menjadikan potensi pertanian yang besar;
(2) luas wilayah laut dngan di akuinya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), menjadikan Indonesia mempunyai pantai terpanjang di dunia dan merupakan potensi bagi pengembangan industri kelautan;
(3) Indonesia mempunyai luas hutan tropis yang cukup besar untuk potensi industri kehutanan;
(4) Indonesia mempunyai hasil tambang dan minyak yang relative basar;
(5) Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, sehingga menjadi potensi tenaga kerja dan pasar sekaligus. Melihat potensi yang besar, maka pembangunan ekonomi harus memaksimalkan potensi yang ada. Fokus pembangunan ekonomi harus berdasarkan kondisi alam di Indonesia, oleh sebab itu fokus pada sektor dan industri pertanian menjadi dasar yang kuat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
b.      Pembangunan ekonomi harus memerhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Kepincangan ekonomi akan menyebabkan adanya disintegrasi bangsa, oleh sebab itu adanya otonomi daerah merupakan salah satu jawaban dalam upaya menciptakan keadilan ekonomi. Otonomi daerah harus di dukung terus dan dilakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, untuk menciptakan keadilan, alokasi dana umum (DAU) dan dana perimbangan perintah pusat dan daerah terus tetep di jalankan dengan transparan untuk menciptakan keadilan, karena ada daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan ada yang miskin sumber daya alam.
c.       Pembangunan ekonomi harus di rancang dengan melibatkan partisipasi rakyat, dan karenanya pengembangan usaha kecil dan menengah yang jumlahnya sangat besar perlu didorong dan diberikan fasilitas seperti kredit mikro, dan pemberian pelatihan serta peluang besar.
3.      Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sosial
Implementasi dalam kehidupan sosial di maksudkan sebagai penerapan budaya yang berupa adat istiadat dan tata cara, serta unsure sosial seperti lembaga kemasyarakatan dan lapisan masyarakat yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia sehingga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengimplementasikan Wawasan Nusantara, beberapa hal berikut harus diperhatikan:
a.       Mengembangkan perikehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, baik budaya maupun status sosial, dan daerah dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang dengan kemajuan bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan pemerataan pendidikan, sehingga tingkat pengetahuan antardaerah sama, program wajib belajar harus berjalan dan diprioritaskan bagi daerah yang masih tertinggal. Selain program wajib belajar, program pertukaran anggota masyarakat dan siswa perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antardaerah.
b.      Pembangunan bidang sosial harus berorientasi pada pengembangan budaya Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali budaya karena faktor suku dan daerah yang banyak. Budaya ini menjadi kekayaan Indonesia dan harus dilestarikan. Program pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya harus di perhatikan dan ditingkatkan untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia dan dapat dijadikan kegiatan pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional dan daerah.
4.      Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan
Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan dalam pertahanan dan keamanan baik matra darat, laut, dan udara dengan memerhatikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk mengimplementasikan Wawasan Nusantara, beberapa hal berikut harus diperhatikan:
a.       Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga nagara untuk berperan aktif. Kegiatan mempertahankan Negara merupakan kewajiban setiap warga Negara. Oleh sebab itu, peran warga Negara perlu ditingkatkan, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal ysang mengganggu keamanan kepada aparat, dan bahkan kegiatan belajar kemiliteran.
b.      Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga Negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Program seperti mengikutsertakan siswa dan mahasiswa serta masyarakat dalam kegiatan operasional TNI dari satu daerah lain dapat memupuk rasa persatuan.
c.       Membangun TNI yang professional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s